Dukcapil Kawal Perbaikan dan Pengelolaan Data BPJS Kesehatan

Jakarta – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) siap sedia mengawal pengelolaan dan perbaikan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, kala menghadiri Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi IX dan XI DPR RI tentang pengelolaan dan perbaikan data BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Diketahui sebelumnya, per Juni 2019 terdapat 42 juta data peserta BPJS Kesehatan yang tidak padan atau tidak terverifikasi by name by address oleh Dukcapil.

“Sudah ada perkembangan dengan BPJS. Hingga awal bulan ini, dari 42 juta data tidak padan sekarang menjadi 10 juta saja,” ujar Zudan.

Untuk menuntaskan sisa 10 juta itu, Zudan mengusulkan pembentukan desk bersama antara Dukcapil, BPJS Kesehatan, dan Dinas Sosial di daerah-daerah.

“Kita bentuk desk saja ke daerah. BPJS daerah, Dukcapil daerah, dan Dinas Sosial bilamana ada data yang tidak ketemu maka kita cari,” jelasnya.

Pasalnya, sering kali ditemukan kasus seperti data yang kosong NIK-nya, peserta yang telah meninggal tapi tidak dikeluarkan dari daftar kepesertaan, hingga data ganda.

Sebetulnya, khusus untuk masalah data ganda, Dukcapil sendiri telah memiliki solusi paten.

“Penduduk yang datanya lebih dari satu, yang tidak KTP-el kami keluarkan (dari daftar),” jelasnya.

Di lain sisi, Dukcapil juga aktif mengawal proses pengelolaan dan perbaikan Basis Data Terpadu (BDT) milik Kementerian Sosial.

Dalam melakukan pemadanan BDT, Dukcapil menggunakan lima elemen data yang hendak dicocokkan, yaitu NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama ibu, hingga nomor KK.

“Tapi sebetulnya kalo NIK-nya sudah ketemu, empat sisanya pasti ketemu juga,” katanya memungkasi. Dukcapil***

http://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/207/dukcapil-kawal-perbaikan-dan-pengelolaan-data-bpjs-kesehatan