Sebagai Omnibus Law, RUU PDP Lindungi Data Pribadi dan Aplikatif di Semua Lini

Jakarta – Di era digital, data adalah segalanya, apalagi data-data yang menyangkut identitas dan pribadi dari seseorang. Begitulah kira-kira gambaran dari keadaan saat ini.

Urgensi perlindungan data pribadi menuntut adanya payung hukum agar masyarakat dapat menjadi tenteram dan merasa aman.

Apalagi, urgensinya saat ini mendapatkan momentumnya, paska viralnya kegiatan jual beli data KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) di sebuah grup di facebook.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (01/08/2019).

Zudan mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah menggodok sebuah omnibus law atau payung hukum yang diabstraksikan dari berbagai peraturan perundang-undangan untuk menguatkan perlindungan data pribadi penduduk.

“Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) itu nanti akan menjadi omnibus law yang bisa memayungi kurang lebih 32 peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sehingga privasi data kependudukan itu bisa terjaga,” katanya.

Zudan berharap RUU PDP itu nantinya dapat memastikan data kependudukan dan data pribadi perseorangan benar-benar terjaga sehingga dapat mewujudkan apa yang disebut ‘ekosistem pemanfaatan data yang sehat’.

Urgensi dari omnibus law itu, lanjut Zudan, bukan hanya dari arus persebaran informasi yang dalam dekade ini berlangsung masif, tapi juga berbagai peraturan yang ada tentang perlindungan data itu masih bersifat parsial.

Sebagai contoh, dalam UU Adminduk telah juga memuat perlindungan data. Hanya saja, ia hanya berlaku dalam koridor urusan adminduk belaka. Di luar itu, UU tersebut sudah tidak lagi dapat diterapkan.

“(UU Adminduk) untuk persoalan adminduk cukup, tapi bagaimana kalo data itu bukan kewenangan adminduk? Sudah di lembaga perbankan, sudah di lembaga asurasni,” ujarnya menjelaskan.

“Jadi data kependudukan yang 265 juta di Dukcapil semuanya aman. Tapi saya gak bisa menjamin data penduduk yang dimiliki oleh berbagai lembaga sebelum Dukcapil ini berdiri,” kata dia menambahkan. Dukcapil***

Oleh karena itu, bukan suatu hal yang aneh bila kemudian pemerintah menggodok RUU Perlindungan Data Pribadi tersebut. Ini ditujukan agar peraturan-peraturan yang parsial itu dapat terakomodasi sehingga menjadi mekanisme perlindungan yang utuh dan aplikatif di segala lini.

“Semangatnya ini kan menjadi omnibus, (menjadi) payung bagi semua aturan sejenis yang ada di sektor lain. Ini tidak terlalu rumit kok,” kata Zudan Arif Fakrulloh. Dukcapil***http://dukcapil.kemendagri.go.id/2018209-sebagai-omnibus-law-ruu-pdp-lindungi-data-pribadi-dan-aplikatif-di-semua-lini