Dirjen Dukcapil Sebut Pembuat Viral Jual Beli KTP-el dan KK Bisa Diberi Penghargaan

Jakarta – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) menyebut pemilik akun @hendralm bisa diberi penghargaan. Hal itu menyusul kegiatan akun tersebut yang memposting kegiatan jual beli data KTP-el dan KK di media sosial.

“Kalau nanti Hendra berjasa, kita beri penghargaan sebagai bentuk peran serta masyarakat. Kami lihat dulu ya. Kan kita ini ingin memberikan reward dan punishment. Yang berjasa kita beri reward, yang bandel, nakal, kita jewer. Polisilah nanti yang memberikan proses-prosesnya, sampai nanti berujung di pengadilan,” kata Zudan di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Menurut Zudan, apa yang dilakukan Hendrawan merupakan salah satu bentuk kooperasi masyarakat dalam mendukung pemerintah, khususnya dalam upaya penegakan hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sebelumnya, sempat beredar di berbagai media bahwa Dukcapil akan mempolisikan Hendrawan atas dugaan pencemaran nama baik Dukcapil.

Zudan merespons berita tersebut dan mengatakan pihaknya justru bisa saja memberikan reward pada Hendrawan.

“Kami pertama melihat masyarakat harus berperan serta aktif dalam memberantas tindak kejahatan. Kalau memang dia tidak ada niat melawan hukum, ya, tenang saja lah tidak usah khawatir,” jelasnya.

Mengenai peran aktif tersebut, Zudan tidak melarang bila isu jual data itu diangkat di media sosial. Hanya saja ia menghimbau agar netizen mengangkatnya sebagai bentuk permintaan klarifikasi.

Ia juga menyarankan agar masyarakat juga melapor, baik ke kepolisian maupun ke Dukcapil Kemendagri secara langsung sehingga penanganannya bisa lebih efektif.

“Mau ke medsos boleh, tapi dibuat dengan misalnya, ‘Ini ada berita seperti ini, benar atau tidak?’ Atau ke Dukcapil dan polisi akan lebih efektif,” himbaunya.

Zudan juga berharap agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas, serta turut andil dalam menghindari kegaduhan. Bagaimana pun, kegaduhan akan berdampak buruk pada iklim bisnis di negeri ini.

“Kalau ada hal-hal yang mencurigakan di medsos segera lapor ke polisi atau Dukcapil setempat, supaya kita bisa segera melakukan deteksi dini dan tindakan lebih awal, sehingga tidak berkembang menjadi kegaduhan dan menyebabkan distrust terhadap pemerintah dan terhadap bisnis di Indonesia.”

“Ini kan bisa mengganggu bisnis di Indonesia, orang jadi nggak percaya. Misalnya, waduh data saya di bank aman atau tidak, data saya di asuransi aman atau tidak, jangan-jangan data saya dipakai untuk fintech pinjam duit ini. Itu kan mengganggu bisnis kita,” katanya mengakhiri. Dukcapil***http://dukcapil.kemendagri.go.id/2018205-dirjen-dukcapil-sebut-pembuat-viral-jual-beli-ktpel-dan-kk-bisa-diberi-penghargaan