Dukcapil Siap Dukung Aturan Beneficial Ownership Lewat Data Kependudukan

Jakarta – Basis data pemilik manfaat (Beneficial Ownership) dinilai sangat penting bukan saja buat meningkatkan tata kelola juga mendongkrak akuntabilitas perusahaan. Oleh karena itu, Pemerintah berusaha keras agar tata kelola bisa berjalan dengan baik.

Salah satu caranya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang beneficial ownership (BO), terlebih keterbukaan informasi pemilik manfaat dari sebuah korporasi. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. 

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari banyak negara dunia, Indonesia yang memiliki aturan lumayan lengkap tentang BO. Oleh karena itu KPK mendorong Perpres No. 13 Tahun 2018 dimasukkan dalam salah satu poin Stategi Nasional Pemberantasan Korupsi.

“Kami berharap nota kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan hal lebih konkret. Setiap perusahaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum harus dilengkapi informasi siapa pemilik perusahaan, termasuk siapa pemilik lahan hak guna usaha (HGU) agar lebih transparan,” ujar Laode dalam penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tentang penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat (BO) antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly sendiri menjamin Indonesia akan memiliki database BO yang akurat dan mudah diakses baik untuk kepentingan publik dalam berusaha maupun penegakan hukum yang tidak menyisakan ruang gerak bagi pelaku tindak pidana untuk memanfaatkan korporasi sebagai kendaraan untuk menutupi tindak pidana beserta hasilnya.

Menurut Yasona, tantangan penegakan hukum seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan pengungkapan dari pemilik manfaat korporasi. Pengungkapan pemilik manfaat menjadi penutup atas potensi celah tindak kejahatan.

“Mengingat banyaknya upaya pengelabuan informasi pemilik manfaat melalui tindakan-tindakan berlapis dengan menggunakan corporate vehicle, antara lain shell companies atau nominees,” paparnya.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh yang hadir mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya mendukung penerapan aturan mengenai BO ini. Menurutnya di dalam dunia yang semakin transparan tak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. 

Dukcapil memiliki data kependudukan yang terdiri lebih dari 265 juta penduduk lengkap dengan masing-masing 31 elemen data mulai dari nama, alamat, tempat dan tanggal lahir,  jenis kelamin, nama orang tua, data biometrik berupa sidik jari dan irish mata hingga elemen data lain yang memuat rahasia pribadi seseorang. 

“Itu semua masuk dalam data base kependudukan kita. Ke-31 elemen data inilah yang terus dioptimalkan dan terus diperbarui sehingga menjadi big data kependudukan yang semakin lengkap. Sehingga korporasi bisa melakukan verifikasi atas data pemilik manfaat dengan menyandingkannya melalui data kependudukan Dukcapil,” terang Zudan.

Misalnya, kata dia memberikan contoh, dengan mengetik nomor induk kependudukan (NIK) akan didapat data yang wajib di-update oleh korporasi secara berkala setiap tahun. “Data kependudukan yang didapat dari Dukcapil bisa dipastikan akurasinya,” demikian Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. Dukcapil***

http://dukcapil.kemendagri.go.id/2018179-dukcapil-siap-dukung-aturan-beneficial-ownership-lewat-data-kependudukan