Dua Inovasi Dukcapil Kemendagri Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019

Jakarta – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) kembali dulang prestasi. Dua inovasinya masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Adalah SI JUWITA (Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi secara Online untuk Mewujudkan Single Identity Number) dan SUPERTAJAM (Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM sebagai Solusi dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran) yang menjadi primadona dalam pagelaran bergengsi tersebut.

“Hari ini kami mengajukan dua konsep inovasi pelayanan publik khususnya di bidang administrasi kependudukan yang masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019”, ujar Mendagri, Tjahjo Kumolo, kala diwawancarai pers pasca mempresentasikan dua inovasi tersebut di hadapan dewan juri, Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan bahwa dua inovasi tersebut sebetulnya dibangun sebagai ikhtiar untuk memperbaiki layanan administarsi kependudukan menjadi lebih baik.

Mengenai SI JUWITA, misalnya, ia diciptakan bukan hanya untuk memberikan manfaat bagi lembaga pemanfaat data kependudukan, tapi juga untuk membangun ekosistem agar data kependudukan Kemendagri selalu terbaharui.

“Semangatnya, (kami) membangun ekosistem agar tidak bekerja sendiri. Agar data ini terupdate terus kami dibantu Polri (Kepolisian RI), dibantu Telkomsel, dibantu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan yang lainnya dalam rangka pemanfaatan data,” kata Zudan.

“BPJS itu pagi hari ini ada 145ribu lebih NIK yang digunakan untuk layanan, kemudian Telkomsel 93 ribu kartu pra bayar baru yang sedang diaktivasi. Ini adalah proses udpating, karena kalo dari KTP dan  KK (Kartu Keluarga) tidak cocok akan ditolak. Solusinya nanti kalo tidak cocok orangnya diminta untuk ke Dukcapil terlebih dahulu,” tambahnya.

Mengenai SUPERTAJAM, Zudan mengatakan bahwa awalnya ia dibentuk untuk mengakselerasi cakupan kepemilikan Akta Kelahiran. Untuk beberapa alasan tertentu, pada awal ia menjabat sebagai Dirjen Dukcapil sulit sekali menggenjot kepemilikan akta kelahiran tersebut.

“Satu hari (pasca) saya dilantik oleh Pak Mendagri, saya diminta tolong selesaikan Akta Kelahiran karena amanat Pak Jokowi (Presiden) adalah 85 persen tercapai di 2019. Sekarang kita sudah sampai 90,5 persen. Pada waktu itu yang jadi problem adalah yang nikah siri belum dicatat nikah sehingga datang ke Dinas Dukcapil dibuatkan akta hanya ditulis nama ibu.  Ini menjadi bermasalah ketika anaknya masuk sekolah,” jelas Zudan.

Zudan juga menepis anggapan bahwa program SUPERTAJAM dimaksudkan untuk melegalkan ‘kumpul kebo’, tapi semata-mata untuk melindungi martabat anak di Indonesia, khususnya bagi anak yang lahir dari pernikahan siri. 

“Ini bukan untuk mendukung kumpul kebo, tapi untuk mencatat bahwa pernikahannya benar-benar terjadi sehingga anaknya menjadi terlindungi secara hukum sehingga inilah transformasi hukum administarsi untuk melindungi martabat anak di indnonesia,” tutupnya. Dukcapil***

http://dukcapil.kemendagri.go.id/2018178-dua-inovasi-dukcapil-kemendagri-masuk-top-99-inovasi-pelayanan-publik-2019