Setiap ASN Dukcapil Adalah Duta Besar Luar Biasa Administrasi Kependudukan

Setiap ASN Dukcapil adalah duta besar luar biasa Administrasi Kependudukan (Adminduk), terutama ASN Ditjen Dukcapil. 

“Saya minta seluruh teman-teman menjadi duta besar Ditjen Dukcapil ketika kaki kita keluar dari kantor. Ketika keluar dari pagar Dukcapil, rekan-rekan adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Ditjen Dukcapil,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Zudan bahkan meminta agar setiap ASN Ditjen Dukcapil mampu menjadi ‘Wakil Dirjen’ saat bergaul dengan masyarakat di luar kesibukan kantor. Hal ini bertujuan agar setiap ASN Dukcapil memiliki sikap tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap instansinya sendiri.

“Anda adalah wakil dari Dirjen ketika keluar dari pintu kantor Dukcapil. Inilah yang saya minta agar teman-teman tumbuh tanggung jawab, tumbuh akuntabilitas, tumbuh semangat menghadapi Dukcapil sebagai satu kesatuan,” jelasnya.

Oleh karena itu, penting bagi setiap ASN Dukcapil untuk tidak hanya memahami Tupoksi di sub bagiannya masing-masing. Setiap insan Ditjen Dukcapil harus mampu memahami seluruh tugas dan kewenangan Dukcapil secara utuh.

“Saya ingin teman-teman semua mampu memahami Ditjen Dukcapil dalam gambar yang utuh. Seperti membedakan antara hutan dengan pohon, Dukcapil adalah hutan. Adapun berbagai sub bagian di dalamnya adalah pohon-pohon yang membentuk hutan tersebut,” lugasnya.

Untuk sampai pada pemahaman yang utuh, Zudan mengarahkan agar setiap aparatur Dukcapil membaca dan memahami setiap UU dan Permendagri yang mengatur tugas dan kewenangan serta tata kelola Ditjen Dukcapil Kemendagri.

“Silahkan baca UU 24 tahun 2013, itulah isinya Dukcapil. Baca juga Permendagri tentang SOTK Dukcapil. Baca semua Permendagri yang megatur tetang tata kelola Dukcapil, KTP-el, akta kelahiran, dokumen kependudukan, petugas registrasi, peningkatan kualitas layanan Dukcapil, sampai yang terbaru yaitu Perpres 96 tahun 2018,” sebutnya.

Dengan begitu, menurut Zudan, kualitas aparatur Dukcapil dapat ditingkatkan secara optimal. Lewat budaya literasi tersebut, setiap aparatur berkembang dengan menambah pengetahuannya, khususnya dalam hal kebijakan administrasi kepedudukan yang dinamis.