Bahas Sistem Zonasi Pendidikan, Kemendagri dan Kemendikbud Integrasikan NIK dengan NISN

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah membangun basis data dengan mengintegrasikan data kependudukan dengan data siswa atau peserta didik. 

Di masa depan, basis data ini akan menjadi bagian dari big data nasional sehingga pemerintah bisa menerapkan Single Identity Number (SIN) dalam segala aspek kehidupan, terutama pelayanan publik dan pembangunan. 

“Semua akan termonitor, dan akan melahirkan profiling penduduk Indonesia maupun big data kependudukan,” ungkap Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat menyambangi Kantor Kemendikbud, Jakarta.

Integrasi data dinilai Prof. Zudan sangat penting, mengingat di masa lalu data-data dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, masih dibangun secara parsial sesuai dengan kewenangan tiap lembaga. 

Dengan konsep big data dan SIN, semua data yang terurai akan terintegrasi satu sama lain sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal terutama untuk pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. 

Di bidang pendidikan, Zudan menyambut baik integrasi data dengan Kemendikbud agar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk membangun sektor pendidikan yang handal di masa mendatang. 

“Mendikbud concern menyiapkan SDM yang sangat bagus dan andal dimasa depan. Salah satunya, Indonesia akan memiliki peta bakat sehingga bila negara butuh SDM dalam bidang apapun akan tersedia mulai dari tingkat PAUD hingga mahasis Mahasiswa,” lanjut Prof. Zudan.

Sejalan dengan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, integrasi data ini akan memberikan perubahan besar yang sangat positif dalam tata kelola pemerintahan. Semua siswa/peserta didik mulai dari tingkat PAUD hingga SMA akan terdata, baik dari aspek data kependudukan termasuk perpindahan, prestasi dan bakat-bakatnya.

“Untuk tahun ini kami juga sudah sepakati tidak ada lagi Nomor Induk Siswa Nasonal tetapi adanya NIK, mudah tinggal merubah saja. Secara teknis tidak ada kesulitan, perlu penyepadanan data,” kata Muhadjir Effendy. Dukcapil***