Dukcapil Tegaskan Aturan WNA Bisa Miliki KTP Sejak 2006

Fitra Andrianto/kumparan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Disdukcapil Kemendagri) mengungkapkan hebohnya warga negara asing (WNA) bisa memiliki e-KTP karena ketidaktahuan informasi dari masyarakat.

Tak hanya masyarakat, Sesditjen Dukcapil I Gede Suratha menyatakan, keterbatasan pengetahuan juga dialami oleh sejumlah petinggi.

Padahal, kata Gede, aturan diperbolehkannya WNA memiliki KTP dengan sejumlah syarat sudah dari 2006 atau sejak diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Aturan itu tetap sama meski UU telah direvisi menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013. Yang berbeda hanya pada 2013 KTP menjadi elektronik (e-KTP).

“Kegaduhan yang kita alami sekarang ini lebih banyak disebabkan masyarakat tidak mengambil informasi yang disediakan negara karena UU ini sudah ada sejak 2006. Kita telah terbitkan KTP untuk orang asing sejak 2006 tapi petinggi saja banyak yang enggak tahu,” ucap Gede tanpa menyebut petinggi yang dimaksud dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (2/3).

Diskusi Polemik Sindo Trijaya FM dengan tema KTP, WNA, dan Kita. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
Gede menyebut, hingga saat ini pihaknya telah menerbitkan sekitar 1.600 e-KTP untuk WNA. Ia mengatakan, WNA pemilik e-KTP itu mayoritas tersebar di wilayah Bali, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah dan kebanyakan berprofesi di bidang pariwisata dan pertambangan.

“Soal jumlah (ada) 1.600 KTP orang asing yang sekarang sedang dirapikan. Senin (4/3) nanti KPU Bawaslu kita duduk untuk rapikan itu semua,” ujar Gede.

Meski WNA memiliki e-KTP, Gede meyakinkan hanya WNI saja yang memiliki hak pilih pada pemilu serentak 17 April.

“Lalu walaupun orang asing miliki KTP, tidak bisa dipakai untuk berikan suara pada tanggal 17 April besok, karena dia kan bukan warga negara,” kata Gede.

Diskusi Polemik Sindo Trijaya FM dengan tema KTP, WNA, dan Kita. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
Berikut bunyi lengkap aturan yang mengizinkan WNA punya e-KTP pada Pasal 63 UU Adminduk:

Pasal 63

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

(3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.