Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

PENGUMUMAN

Diberitahukan bahwa berdasar :

  1. Perbup Cilacap No 31 Tahun 2018
  2. Perbup Cilacap No 25 Tahun 2018

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan diatur sebagai berikut :

Pada Disdukcapil Kab Cilacap, dengan ketentuan :

Salah 1 pasangan tersebut berkewarganegaraan WNA

Salah 1 pasangan tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap

Salah 1 pasangan tersebut meninggal dunia

Pada UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencapil dengan ketentuan :

Pasangan tersebut berkewarganegaraan WNI

Pasangan tersebut berdomisili di Kabupaten Cilacap

Pembagian wilayah kerja, masing-masing UPTD sebagai berikut :

UPT CILACAP KOTA

terdiri dari kecamatan sbb :

1. Kec. Cilacap Utara

2. Kec. Cilacap Selatan

3. Kec. Cilacap tengah

4. Kec. Kampung Laut

5. Kec. Adipala

UPT JERUKLEGI

terdiri dari kecamatan sbb :

1. Kecamatan Jeruklegi

2. Kecamatan Kesugihan

3. Kecamatan Kawunganten

4. Kecamatan Bantarsari

UPT MAJENANG

terdiri dari kecamatan sbb :

1. Kecamatan Majenang

2. Kecamatan Dayeuhluhur

3. Kecamatan Wanareja

4. Kecamatan Karangpucung

5. Kecamatan Cimanggu

UPT SIDAREJA

terdiri dari kecamatan sbb :

1. Kecamatan Sidareja

2. Kecamatan Gandrungmangu

3. Kecamatan Kedungreja

4. Kecamatan Patimuan

5. Kecamatan Cipari

UPT KROYA

terdiri dari kecamatan sbb :

1. Kecamatan Kroya

2. Kecamatan Binangun

3. Kecamatan Nusawungu

4. Kecamatan Maos

5. Kecamatan Sampang

   AKTA PERKAWINAN

  • Perkawinan wajib dilaporkan di tempat domisili selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan menurut agama atau kepercayaan, apabila melebihi batas waktu tersebut makan dikenakan denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp.50.000,- (Perda No.5 Tahun 2015).
  • Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
  • Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum agama/kepercayaannya harus dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar perkawinannya tidak hanya sah menurut hukum agama/kepercayaannya tetapi sah pula secara hukum Negara.
  • Pencatatan mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA),sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain Islam ( Hindhu,Budha,Kristen,Katholik,Konghucu,dan Penghayat Kepercayaan ) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili tempat tinggal penduduk yang bersangkutan.

Persyaratan Administrasi :

  1. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Pendeta/Pemuka Penghayat Kepercayaan;
  2. Foto Copy Akta Kelahiran calon suami istri;
  3. Foto Copy KTP / KK calon suami istri;
  4. Paspor bagi suami atau istri bagi WNA;
  5. Akta Perceraian / surat talak bagi calon mempelai janda/duda/cerai hidup;
  6. Foto Copy Akta Kematian / Surat Keterangan kematian bagi janda atau duda tinggal kematian,
  7. Ijin kawin dari komandan bagi TNI/POLRI;
  8. Ijin kawin dari kedutaan bagi WNA;
  9. Foto Copy surat keterangan tempat tinggal / Paspor / surat keasingan bagi WNA;
  10. 2 ( dua ) orang saksi berusia 21 Tahun dan Foto Copy KTPnya;
  11. Pas foto calon suami/istri (4 x 6 hitam putih) sejumlah 5 ( lima ) lembar;
  12. Surat kesehatan dan Surat Keterangan Sudah Konsul HIV (AIDS) dari Puskesmas / Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Cilacap;
  13. Surat pengantar dari Desa / Lurah diketahui Camat ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi luar Kabupaten CIlacap ).
  14. Mengisi Formulir Pendaftaran.
  15. Form. N1 s/d N6 dari Desa / Kelurahan.

  Catatan : Syarat Foto Copy dilegalisir pejabat berwenang.

AKTA PERCERAIAN

  • Perceraian wajib dilaporkan selambat-lambatnya 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan / Penetapan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila melebihi batas waktu tersebut makan dikenakan denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp.50.000,- (Perda No.5 Tahun 2015).
  • Suatu perceraian dianggap terjadi terhitung sejak saat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

Persyaratan Administrasi :

  1. Salinan Keputusan / Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;
  2. Kutipan Akta Perkawinan Suami / istri;
  3. Foto Copy KTP suami dan istr ;
  4. Foto Copy KK;
  5. Mengisi Formulir Pendaftaran.

Catatan : Syarat Foto Copy dilegalisir pejabat berwenang.